Berita Terkini dan Terbaru - Pada Juli 2016, Ibu Sri Mulyani balik ke Indonesia dengan penuh keyakinan. Presiden Joko Widodo memanggilnya untuk menjadi Menteri Keuangan (menkeu), jabatan yang sudah dijabatnya selama kurun 2005 - 2010 dikala era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dengan profesi terakhir sebagai Direktur Pelaksana World Bank yang menjadikannya tentu berpengalaman mengatasi perekonomian dan keuangan global, profesi panglima keungan pada kabinet kerja kelihatannya akan menjadi tantangan yang meyakinkan.
Keyakinan yang bagus segera ditunjukkannya semacam itu menjabat Menkeu mulai 27 Juli 2016. Sri Mulyani menyindir pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang dirasakan tak sesuai kenyataan dan tak kredibel.
\\\"APBN-P 2016 betul-betul tak realistis. Bila basis penghitungannya tak kredibel, karenanya akan terus-menerus memunculkan pedoman tanya apakah APBN ini realistis. Juga memunculkan pertanyaan bagaimana pemerintah mengatur APBN-nya bila terus beranggapan dengan penerimaan yang tinggi namun hakekatnya tak mungkin tercapai. Kita memerlukan anggaran yang lebih jelas untuk meningkatkan keyakinan publik,” ujar wanita kelahiran Lampung 26 Agustus 1962 itu.
Sri mengukur APBN-P 2016 tak kredibel sebab sasaran penerimaan pajak dipatok terlampau tinggi merupakan sebesar Rp 1.539,16 triliun. Sedangkan, penerimaan pemerintah agak seret dalam beberapa tahun terakhir. Ini tak terlepas dari situasi ekonomi global yang turun yang kemudian berdampak pada perekonomian dalam negeri.
Harga komoditi dan perdagangan dunia anjlok, menyebabkan daya kerja ekspor Indonesia jatuh ke spot nadir. Itu pula investasi asing segera (foreign direct investment/FDI).
Lesunya perekonomian akibatnya berimbas pada daya kerja perusahaan di beragam sektor. Pendapatan perusahaan yang turun tentu memberi dampak pada pajak yang mereka bayar.
Turunnya penerimaan negara ternyata dari realisasi pendapatan negara pada tahun 2015 yang cuma sebesar Rp 1.504,5 triliun. Skor hal yang demikian turun dibandingi realisasi pendapatan negara tahun 2014 yang sebesar Rp 1.550,1.
Dengan memperhitungkan situasi perekonomian dikala itu, Sri memperkirakan penghasilan pajak tahun 2016 cuma akan menempuh Rp 1.320 triliun, atau terjadi penurunan pajak (shortfall ) Rp 219 triliun dari sasaran pajak dalam APBN-P 2016 sebesar Rp 1.539,16 triliun.
Terbukti malahan telah memperhitungkan asumsi tambahan penerimaan pajak dari uang tanggunan kebijakan pengampunan pajak.
Untuk membikin anggaran negara bertambah lebih kredibel, doktor ekonomi tamatan University Illinois AS itu malahan memangkas belanja negara 2016 sebesar Rp 137,61 triliun.
Pemangkasan dikerjakan kepada anggaran pemerintah sentra sebesar Rp 64,71 triliun dan anggaran transfer tempat senilai Rp 72,9 triliun
Tak, Sri Mulyani benar, malah shortfall pajak yang terjadi jauh lebih besar. Di akhir 2016, penerimaan pajak cuma sebesar Rp 1.285 triliun atau terjadi shortfall sebesar Rp 254,2 triliun.
Dari sisi belanja negara, sebab dikerjakan pemangkasan, realisasinya pada akhir 2016 cuma Rp 1.860,3 triliun, atau minus Rp 222,6 triliun dari sasaran APBN-P 2016 sebesar Rp 2.082,9 triliun.
Pemangkasan belanja inilah yang akibatnya menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 cuma 5,02 persen atau di bawah sasaran sebesar 5,2 persen.
Khusus kredibel
Dengan penuh keyakinan pula, wanita tiga si kecil ini kemudian membentuk APBN 2017. Penerimaan perpajakan tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp 1.464,9 triliun atau meningkat 14 persen dibandingi realisasi penerimaan pajak tahun 2016.
Sri memprediksi perekonomian dalam negeri dan global akan pulih pada 2017 seiring meningkatnya investasi dan naiknya harga-harga komoditi ekspor Indonesia.
Di samping itu, ketentuan tax amnesty sudah meningkatkan jumlah dan basis patut pajak sehingga diharapkan pajak yang didapatkan akan lebih besar dibandingi sebelum ada kebijakan tax amnesty.
Tetapi lagi, Ditjen Pajak akan mempunyai hak untuk mengakses segera rekening milik patut pajak yang ada di bank dan institusi keuangan lainnya. Dengan hak ini, Ditjen Pajak akan dapat melacak para patut pajak yang mencoba menutupi pajak atau belum jujur dalam melaporkan keharusan pajaknya. Tujuannya, Ditjen Pajak dapat memulihkan penerimaan pajak yang selama ini sirna.
Sampai, apa yang terjadi? Terbukti Mei 2017, penerimaan pajak baru menempuh Rp 468,1 triliun atau 31,2 persen dari sasaran APBN 2017 sebesar Rp 1.498,9 triliun.
Tak, situasi perekonomian 2017 tak seperti yang diinginkan. Khusus beli masyarakat dan investasi belum semacam itu kuat. Korporasi-korporasi juga masih melaksanakan konsolidasi sehingga tetap waspada untuk melaksanakan ekspansi.
Terbukti ternyata dari penyaluran kredit yang sampai Maret 2017 cuma tumbuh 9 persen secara tahunan (year on year/yoy). Dengan daya kerja korporasi yang tetap lemah, pajak yang mereka setor malahan susah meningkat.
Tetapi, pendekatan yang dikerjakan pemerintah untuk menambah penerimaan pajak lebih mengarah mengejar dan menekan para patut pajak eksisting daripada mereformulasi hukum pajak atau membereskan sumber utama masalah penerimaan negara secara khusus dari barang-barang ilegal yang membanjiri negeri ini.
Dengan kondisi seperti itu, shortfall pajak seperti tahun 2016 malahan kembali menghantui biaya negara 2017. Dan terbukti, potensi shortfall memang betul.
Tetapi pembahasan APBN-P 2017, pemerintah memprediksi terjadi shorfall penerimaan perpajakan sekitar Rp 48 triliun. Malahan sasaran perpajakan malahan direvisi turun, dari Rp 1.499 triliun menjadi Rp 1.451 triliun.
Potensi shortfall pajak tahun 2017 mungkin saja mengecil dibandingi tahun 2016. Sampai bukan itu masalahnya. Pengaruhnya|} menjadi persoalan yaitu kenapa dalam pembentukan APBN 2017, Sri Mulyani dan pemerintahan Presiden Jokowi tak belajar dari history dua tahun terakhir?
Dalam pemerintahan Jokowi, senantiasa terjadi shortfall pajak cukup besar. Pada pemerintahan sebelumnya, shortfall pajak lazimnya tak banyak dan bisa dikatakan terjadi semata sebab unsur alamiah berhubungan teknis penetapan sasaran yang memang semestinya bersifat progresif untuk mengasah daya kerja pemerintah.
Sampai dalam pemerintahan Jokowi, shortfall pajak bukan cuma sebab unsur alamiah, tapi juga dampak perencanaan anggaran yang kurang kompeten.
Jadi pertanyaannya, kenapa Sri juga turut-ikutan tak kredibel dikala membentuk APBN 2017? Sesuatu yang dahulu disindirnya sekarang seolah menimpa dirinya sendiri.
Defisit dan utang berkesinambungan yang menjadi satu
Aturan tak kredibelnya APBN 2017 membawa pengaruh yang lebih serius. Pengaturan shortfall pajak tahun 2017, defisit anggaran dan utang pemerintah membengkak.
Terbukti terjadi sebab shortfall pajak tak dicontoh oleh pemangkasan belanja, seperti yang dikerjakan pada 2016.
Pada Rancangan APBN-P 2017, terjadi kenaikan belanja yang sangat signifikan dari pada sebelumnya
Tempat turunnya anggaran akan naik menjadi Rp 397 triliun dari sebelumnya Rp 330 triliun. Ini berarti rugi akan menempuh 2,92 persen kepada Produk Seandainya Bruto (PDB), atau nyaris meraba batas optimal defisit anggaran yang dibolehkan merupakan 3 persen dari PDB.
Seandainya Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 seputar Sampai Jumlah Keseluruhan Defisit APBN, APBD, serta Jumlah Kumulatif Hutang Pemerintah Ketika dan Pemerintah Domestik pada Pasal 4 (1) menceritakan, jumlah defisit APBN dan APBD diatur tak melebihi 3 persen dari PDB tahun bersangkutan.
Akibatnya lanjutan dari pelebaran defisit hal yang demikian yaitu membengkaknya utang negara.
Menurut dalam APBN 2017, utang negara dipatok sebesar Rp 384,7 triliun, karenanya dampak pembengkakan minus anggaran, utang baru akan ditambah menjadi Rp 451,7 triliun.
Bila anggaran utang hal yang demikian terealisasi, karenanya pada akhir 2017, outstanding utang pemerintah akan menempuh Rp 3.962,86 triliun.
Terbukti akhir Mei 2017, utang negara sudah menempuh Rp 3.672,33 triliun. Rinciannya Rp 2.163,55 triliun bentuk denominasi rupiah dan Rp 780,18 triliun bentuk valuta asing (valas).
Kurun waktu pemerintahan Presiden Joko Widodo, atau dalam 2015 hingga dikala ini, pemerintah sentra sudah menambah utang baru senilai Rp Rp 1.063,55 triliun.
Penambahan utang selama kurang lebih 2,5 tahun pemerintahan Jokowi hal yang demikian telah lebih besar dibandingi penambahan utang jangka waktu 2010 – 2014 yang sebesar Rp 932 triliun.
Tetapi catatan di situs Facebook pribadinya yang diunggah Jumat minggu lalu, Sri mencoba membeberkan keadaan sulit defisit dan utang ini.
\\\"Seandainya ini rasio utang negara kepada Produk Seandainya Bruto (PDB) masih berada di bawah 30 persen dan defisit APBN pada kisaran 2,5 persen. Angka ini jauh lebih rendah bila dibandingi dengan negara G-20 lainnya. Dengan kekurangan di kisaran 2,5 persen, Indonesia kapabel tumbuh ekonominya di atas 5 persen, artinya stimulan fiskal kapabel meningkatkan perekonomian sehingga utang hal yang demikian menciptakan aktivitas produktif. Dengan kata lain, Indonesia konsisten mengelola utang secara prudent (hati-hati),\\\" katanya.
Sri, Presiden Joko Widodo tengah mengeluarkan anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ini yaitu upaya pemerintahannya untuk mengkebut tertinggal pembangunan.
Lambatnya pembangunan memberi bobot pada rakyat dan ekonomi dalam format kemacetan, tarif ekonomi tinggi, dan ekonomi tempat ketinggalan. Peran pemerintah betul-betul penting dalam memecahkan situasi sulit ekonomi negeri.
Jarak antara si miskin dan si kaya memerlukan peran pemerintah untuk menumbuhkan belanja sosial, yang manfaatnya untuk melindungi golongan termiskin supaya tak makin ketinggalan
\\\"Pemerintah juga mengupayakan supaya defisit tak melebar dan utang tak meningkat secara tak terkendali. Oleh sebab itu, penerimaan perpajakan terus meningkatkan dengan reformasi pajak supaya belanja dan tarif pembangunan bisa dibiayai oleh pajak, bukan utang. Negara akan terus melindungi kebijakan fiskal dan defisit anggaran cocok hukum perundangan dan dikerjakan secara waspada dan profesional, sehingga Indonesia bisa terus maju dan sejahtera, tetapi konsisten terjaga resiko keuangan dan utangnya,\\\" kata Sri menutup penjelasannya.
Tidak tepat guna
Terlihat dari rasionya kepada PDB, utang negara memang masih terkontrol dan malah lebih bagus dibandingi banyak negara lainnya. Penambahan utang untuk pertumbuhan infrastruktur demi kesuburan rakyat, tentu betul-betul bagus.
Sampai, juga perlu diingat bahwa efisiensi investasi untuk menyokong pertumbuhan di Indonesia cenderung makin rendah. Terbukti nampak dari poin Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang makin tinggi, yang disebut-ucap sejumlah ekonom sekarang telah menempuh angka 6, lebih tinggi dibandingi tahun 2013 yang sebesar 5,3.
Ini berarti, untuk menyokong pertumbuhan ekonomi atau output sebesar 1 unit sekarang diperlukan penambahan investasi sebanyak 6 unit.
Banyak unsur yang menyebabkan ICOR meningkat antara lain taktik pembangunan yang kurang pas dan korupsi.
Dengan ICOR yang rendah hal yang demikian, karenanya kian banyak berutang, kian banyak pula dana yang tak termanfaatkan secara efisien alias bocor.
Jadi, sebelum berutang secara gede, akan lebih bagus jika negara menurunkan angka ICOR terutamanya dulu supaya utang tak banyak yang sia-sia.
Untuk menambahkan efisiensi biaya, apa yang pernah dikerjakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sepatutnya diikuti. Kebijakan anggaran ini yaitu komponen dari reformasi birokrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diketahui dengan sebutan Susinisasi.
Pertama, Menteri Susi memangkas nomenklatur biaya dengan porsi 80 persen untuk kepentingan pemangku kepentingan (stakeholder) seperti nelayan dan orang orang yang berhubungan dengannya. Sedangkan sisanya barulah untuk hal laainnya.
Kedua, Menteri Susi menghapus program-program yang mengaplikasikan kata bersayap, tak terang, dan rancu seumpama pengembangan, peningkatan, pemberdayaan.
Ketiga, dengan pilihan hal yang demikian, Susi dapat memotong anggaran KKP 42 persen dari anggaran permulaan Rp 13,9 triliun.
Keempat, Susi menolak semua tawaran pinjaman luar negeri seperti dari World Bank atau IMF yang cuma boleh diaplikasikan untuk peningkatan dan pemberdayaan. Menteri Susi cuma mau mendapatkan utang yang dapat diaplikasikan untuk investasi atau membeli aset.
\\\" berharap, hakekatnya anggaran negara dapat dipotong lebih dari 40 persen. Di KKP saja dapat kok. Jadi buat apa aku mendapatkan tawaran utang dari luar negeri, lah anggaran KKP saja aku potong,\\\" kata menteri yang banyak melaksanakan terobosan di sektor perikanan ini terhadap .com sebagian waktu lalu.
